Kode Etik


Komitmen Perseroan sebagai perusahaan public untuk memperoleh kesinambungan usaha jangka panjangnya tidak hanya tercermin dari kepatuhan Perseroan terhadap aturan yang bersifat mengikat. Perseroan juga senantiasa menerapkan suatu standar kode etik dan tanggung jawab profesional sebagai salah satu tolok ukur dalam upayanya untuk mencapai keseimbangan operasional usaha Perseroan. Selain Perseroan yang berkewajiban memenuhi persyaratan dari semua perundang-undangan yang berlaku, Perseroan menerapkan standar kode etik dan tanggung jawab professional tersebut sebagai bentuk tanggung jawab Perseroan terhadap publik, para pelanggan, shareholders dan stakeholders kepentingan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Berpedoman pada standar internasional, komitmen untuk senantiasa patuh pada peraturan yang berlaku, dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, maka secara fundamental, penting bagi Perseroan untuk menetapkan Standar Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional (Kode Etik) yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. SK-021/LN/HR/VII/15 tanggal 30 Juli 2015. Seluruh manajemen dan karyawan wajib memahami standar kode etik ini sebagai dasar penerapan dalam berperilaku yang mengatur hubungan antara karyawan dengan Perseroan, sesama karyawan, pelanggan, pemasok, pemegang saham, pemangku kepentingan, pemerintah dan masyarakat. Seluruh manajemen dan karyawan wajib menandatangani standar kode etik tersebut setiap dua tahun sekali.

Penanganan terhadap penyimpangan atas Peraturan Perusahaan dan Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional dilakukan melalui penyelidikan yang mendalam dan didasari dengan fakta-fakta, sedangkan keputusannya dibuat dan diberikan berdasarkan pertimbangan akibat tindakan, derajat kesengajaan dan motif tindakan. Melalui pertimbangan yang cermat dan obyektif, Direksi memutuskan jenis sanksi yang disesuaikan dengan bobot penyimpangan dan hierarki organisasi (pangkat atau jabatan karyawan). Sanksi kepada karyawan dapat berbentuk teguran lisan, surat peringatan (I, II, III), tidak diberikan kenaikan gaji, pangkat atau bonus, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Khusus untuk PHK, setelah mendapatkan persetujuan Direksi, dilanjutkan dengan pengajuan permohonan ijin kepada Departemen Tenaga Kerja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

© 2017, PT Link Net Tbk